Konfederasi Mencari sistem pemilu yang efektif & efisien ; Mahalnya Biaya penyelenggaraan pemilihan umum sudah cukup lama dikeluhkan berbagai pihak. Maka muncullah wacana agar pemilu dilaksanakan secara gabungan. Yakni pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) dalam satu paket. Jika pada Pemilu 2014 gagasan penggabungan itu bisa dilaksanakan, maka negara bisa menghemat anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Sebagai gambaran, pada Pemilu 2009, APBN menganggarkan dana untuk pesta demokrasi itu sebesar Rp 6,67 triliun. Sementara para kandidat presiden dan wakil presiden, seperti pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menyediakan dana sekitar Rp 20,005 miliar, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono Rp 20,3 miliar, dan pasangan Jusuf Kalla- Wiranto Rp 10,25 miliar. Sementara tujuh parpol seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKB, dan Gerindra menghabiskan total anggaran sekitar Rp 800 miliar.
Tampaknya banyak partai politik yang akan mendukung gagasan penggabungan pemilu tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, lewat Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menyatakan dukungannya. PAN mendukung penggabungan pileg dan pilpres, karena menghemat biaya cukup signifikan. Namun bagi PAN, yang menjadi persoalan adalah siapa yang bisa mengajukan calon presiden (capres) jika pemilu digabungkan. Pasalnya, pada Pemilu 2009, yang berhak mengajukan capres adalah gabungan partai politik (parpol) yang mendapat kursi di DPR dengan batas minimal 15% jumlah suara DPR. Untuk mengatasi persoalan itu, salah satu alternatif yang bisa disepakati adalah pencalonan dilakukan oleh parpol yang lolos parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2009. Jika itu bisa ditetapkan, maka pada Pemilu 2014, pilpres akan diikuti sembilan capres. Namun bisa juga kurang dari itu, karena bisa saja pencalonan dilakukan oleh gabungan parpol.
Semestinya, aturan yang mengatur syarat 20% dalam pengajuan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dapat diubah. Dengan catatan, semua fraksi di DPR saat ini sepakat terhadap menggabungkan pileg dan pilpres pada Pemilu 2014 mendatang. Hal itu sangat memungkinkan, karena konstitusi tidak menyebut aturan tersebut.
Bahkan, aturan 20% tersebut bisa diubah menjadi aturan tentang deposit. Dengan demikian, siapa pun yang ikut dalam bursa capres dan cawapres dipastikan adalah mereka yang benar-benar serius mencalonkan diri. Dalam pelaksanaan pemilu di semua negara, tokoh yang maju dalam bursa capres dan cawapres adalah orang yang serius. Bukan hanya sekadar untuk mengisi waktu luang, coba-coba, atau untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, aturan 20% dukungan suara bisa diubah. Aturan 20% dukungan suara tersebut tampaknya dibuat dengan latar belakang kepenting - an politik, agar tidak terlalu banyak orang yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau wapres.
Kekhawatiran akan banyaknya capres dan cawapres yang akan maju ke pilpres sesungguhnya tidak perlu terjadi. Karena, pilpres menggunakan sistem dua putaran, sehingga dalam putaran pertama jumlah calon banyak bukanlah suatu masalah, karena ada putaran kedua jika jumlah dukungan suara belum mencapai 50%. Ada dua cara yang bisa menentukan hak seseorang untuk maju sebagai capres jika pileg dan pilpres digabungkan. Pertama adalah partai yang lolos PT pada Pemilu 2009. Jika itu disepa kati, maka akan ada 9 calon yang mungkin bisa tampil. Kedua, semua peserta pada Pemilu 2014 mendatang berhak mengajukan calon. Risikonya bisa mendapat - kan banyak calon, karena peserta pemilu bisa 20-30 partai.
Yang pasti, kedua wacana itu memang harus terus dikaji dan dimatangkan. Tujuan kita adalah mencari sistem pemilu yang paling efektif dan efisien, namun tetap demokratis dan berkualitas.
Makalah Politik, sistem politik,analisa politik baru, artikel
Sunday, November 7, 2010
Konfederasi Mencari sistem pemilu yang efektif & efisien
Thursday, October 14, 2010
Hasil Sementara Pilkada Depok Periode 2010-2015
Hasil Sementara Pilkada Depok Periode 2010-2015 : Pemilihan Umum Kepala daerah Kota Depok Periode 2010 – 2015 akan berlangsung pada 16 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Depok , Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan anggaran Rp 25 miliar untuk biaya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Pilkada Kota Depok 2010.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mendistribusikan seluruh logistik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Jumlah TPS yang disediakan oleh KPU Kota Depok sebanyak 2.400, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.053.877 pemili, Baca Selengkapnya Hasil Pilkada Kota Depok 2010
Analisa Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan 2010-2014
Analisa Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan 2010-2014 : pelaksanaan dari Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 yang telah dibuat pemerintah harus dilakukan secara mengikat. Indonesia memiliki kebijakan umum pangan yang cukup lengkap seperti KUKP 2010-2014, tetapi lemah dalam implementasi, karena tidak mengikat, seharusnya KUKP yang dinilai memiliki konsep desain yang bagus itu harus bisa mengikat agar benar-benar dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dan juga seluruh kalangan masyarakat.
Bila KUKP tidak diterapkan secara mengikat maka tidak akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan. penerapan KUKP yang tidak mengikat itu juga diperparah dengan penerapan kebijakan yang justru memihak kepada investasi pertanian skala luas seperti program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).
program yang lebih berpihak kepada investasi skala besar dapat menimbulkan permasalahan seperti konflik dengan warga lokal atau setempat serta berpotensi mengakibatkan proses peminggiran terhadap kaum nelayan dan petani kecil. keberpihakan kepada investasi skala besar juga diindikasikan terjadi pada perkebunan kelapa sawit.
Dukungan besar terhadap industri sawit, tidak diterima oleh petani padi yang berada di sekitar perkebunan sawit, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan mencapai 440 ribu hektare per tahun juga mengakibatkan berubahnya lahan yang biasa untuk pangan masyarakat menjadi lahan sawit.
Sebagai Contoh, sejumlah daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang sejak zaman kolonial Belanda ditata sebagai lahan pangan rakyat kini telah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik mengatakan, arah kebijakan ketahanan pangan juga terjadi di sektor perikanan, Search, Cont0h Makalah Pertanian, Skripsi Pertania,
Saturday, July 31, 2010
Strategi Menghadapi Kompleksitas Masalah Perumahan Rakyat
Strategi Menghadapi Kompleksitas Masalah Perumahan Rakyat : Masalah perumahan tentunya dihadapi oleh semua orang dan semua pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah perumahan yang ada cukup beragam, tergantung dari para-pihak yang berkepentingan. Berbagai kelompok di masyarakat memiliki masalahnya sendiri yang berbeda-beda. Mulai dari para lajang, kalangan pedagang, para pekerja industri, kalangan profesional, kelompok penglaju (commuter), para pegawai negeri, para prajurit dan polisi, dan sebagainya.
Masalah bagi keluarga-keluarga berpendapatan rendah adalah sulitnya menemukan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di dekat tempat kerjanya, khususnya di perkotaan. Sedangkan bagi keluarga-keluarga miskin masalah yang dihadapi adalah tidak dijumpainya pilihan tempat tinggal yang aman dari penggusuran. Mereka juga menghadapi masalah pengusuran itu sendiri. Para pemuda menghadapi masalah sulitnya menemukan sebuah rumah mungil yang layak dan terjangkau sebagai tempat tinggal di masa magang sebagai keluarga baru. Para orangtua juga selalu risau melihat kenyataan sulitnya anak-anaknya memperoleh tempat tinggal setelah menikah, sehingga selalu berupaya mendapatkan uang yang banyak untuk membantu memenuhinya.
Masyarakat menghadapi masalah dan berupaya mengatasinya sendiri-sendiri dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan berbagai cara yang dipandang memungkinkan, sesuai latar belakang budayanya masing-masing. Para orangtua yang mampu akan mengumpulkan uang dan membeli tanah yang banyak atau membelikan rumah untuk anak-anaknya yang telah menikah. Profesional muda bekerja keras dan menabung untuk bisa mendapatkan rumah. Para keluarga muda berpindah-pindah kontrakan hingga mampu memiliki rumah sendiri setelah beberapa masa yang tidak pasti lamanya. Keluarga-keluarga miskin yang kurang berpendidikan terperangkap ke dalam dunia informal perkotaan. Bagi mereka memperoleh tempat tinggal secara informal di bantaran sungai dan lahan yang tidak terawasi, adalah solusi. Di tengah ketidakberdayaannya menghadapi kehidupan kota yang serba formal, mereka tetap membayar meskipun secara informal. Yang pasti, mereka tidak mengerti arti kata formal dan informal.
Masalah bagi para pengembang perumahan lain lagi, yaitu ketidak jelasan proses perijinan dalam usaha di bidang perumahan. Sedangkan bagi bank yang menjalankan bisnis bank di bidang perumahan, menghadapi masalah sulitnya mendapatkan sumber dana jangka panjang yang sesuai dengan karakter kredit perumahan, serta adanya kemungkinan kredit macet.
Makalah ini tidak membahas lebih jauh ragam masalah dari sisi kebutuhan perumahan seperti di atas. Yang hendak diangkat adalah, apa yang perlu dilakukan negara dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyatnya? Namun yang dapat digaris bawahi dari uraian ragam masalah tersebut adalah, bahwa perumahan menyangkut hajat hidup seluruh rakyat. Urusan perumahan rakyat merupakan sektor publik penting yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah. Jadi pokoknya adalah, masalah kebijakan seperti apa yang dihadapi pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan rakyat?
1. Perumahan Rakyat sebagai Sektor Publik
Berbagai literatur kebijakan publik menggaris bawahi bahwa memahami permasalahan secara tepat merupakan kunci mengembangkan kebijakan publik yang efektif. Berbagai persoalan publik membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang disusun di atas rumusan masalah yang tepat. Sebagai salah satu sektor publik, sektor perumahan rakyat juga membutuhkan perumusan masalah yang tepat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah justru sulitnya merumuskan masalah yang dihadapi di sektor perumahan rakyat.
Apa masalah perumahan rakyat yang dihadapi pemerintah? Yang pasti pemerintah bukanlah salah satu pihak seperti di atas. Meskipun demikian, di berbagai negara, peran pemerintah dalam bidang perumahan yang pertama-tama dikembangkan adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi para pegawai negara, termasuk tentara dan polisi. Namun peran pemerintah tentunya bukan sebatas itu. Masalah perumahan yang dihadapi pemerintah pertama-tama didasarkan pada visi negara terhadap perumahan rakyatnya, yaitu merumahkan seluruh rakyatnya secara layak (housing the people rather than building the houses). Pemenuhan visi perumahan rakyat yang diamanatkan negara pada pemerintah ini berhadapan dengan ragam kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat seperti diatas. Inilah tantangan yang dihadapi pemerintah dan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik. Bagaimana bentuk intervensi dan peran yang harus dikembangkan oleh pemerintah? Bagaimana kebijakan publik di bidang perumahan? Sejalan dengan ragam masalah di masyarakat, jawabannya adalah: tidak sederhana, kompleks.
Berbagai kajian sosial dan ekonomi dari kebijakan perumahan telah menunjukkan kompleksnya masalah perumahan. Ragam kebutuhan perumahan tidak dapat diintervensi secara sederhana dengan rumusan kebijakan seperti: memenuhi kebutuhan rumah untuk seluruh rakyat. Masalahnya adalah, penyediaan perumahan merupakan proses sekaligus produk yang ditentukan oleh berbagai bentuk kebijakan publik yang ada di berbagai sektor, seperti misalnya pertanahan, pembiayaan, infrastruktur, perindustrian dan perdagangan, industri konstruksi, lingkungan, kesehatan, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Lebih jauh, perumahan merupakan komoditi properti yang memiliki perilaku pasar yang tertentu pula, sehingga disebut sebagai pasar perumahan. Sehingga dalam aspek tertentu, kebijakan perumahan adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pasar perumahan.
Meskipun menghadapi masalah yang kompleks, khususnya jika dilihat dari sisi pengelolaan kelembagaan dan kerangka peraturannya, kajian-kajian mengenai kebijakan perumahan tidak pernah surut. Studi kebijakan perumahan di berbagai negara telah menghasilkan literatur yang banyak sekali. Namun dari semua literatur tersebut, tidak ada satupun kerangka analisis yang memadai yang dapat digunakan untuk memahami akibat-akibat dan bentuk-bentuk interaksi dari berbagai kebijakan multi sektor tersebut secara tepat. Di atas telah disebutkan, bahwa memahami permasalahan secara tepat merupakan kunci mengembangkan kebijakan publik yang efektif. Inilah tantangan kebijakan perumahan sebagai kebijakan publik yang efektif.
2. Pilihan Bentuk-bentuk Kebijakan Perumahan Rakyat
Menghadapi multidimensi dan multisektor permasalahan yang demikian, ada beberapa pilihan bentuk kebijakan yang dapat diambil. Pertama adalah dengan tidak memilih bentuk kebijakan tertentu, melainkan menempatkan kebijakan perumahan rakyat sebagai koordinasi kebijakan (policy coordination). Dalam pengertian ini, pengembangan kebijakan perumahan dilakukan dengan mengkoordinir berbagai kebijakan lain untuk mencapai target-target tertentu. Target-target tertentu ini, termasuk di dalamnya mengenai standar dan indikator yang ditetapkan, juga tidak mudah dirumuskan, baik oleh kementerian perumahan maupun disepakati oleh multi sektor dalam suatu koordinasi kebijakan.
Secara umum, dari perspektif koordinasi kebijakan, berbagai kebijakan terkait perumahan rakyat dapat digolongkan atas tiga kelompok kebijakan. Pertama adalah kelompok kebijakan masukan (input) dalam proses perumahan, seperti pertanahan, infrastruktur, perhubungan, tata ruang dan pengembangan kawasan, dan pembiayaan. Kedua adalah kelompok kebijakan keluaran atau arah kebijakan perumahan, yaitu arah pembangunan yang melalui bidang-bidang tersebut kebijakan sektor perumahan dikembangkan. Contohnya seperti perindustrian, perkotaan, pengembangan kawasan khusun, pertanian dan pedesaan, kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kelompok kebijakan ketiga adalah kelompok kebijakan pendukung seperti lingkungan hidup, pengairan (dalam rangka menyelesaikan masalah bantaran sungai perkotaaan), pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Pilihan terhadap bentuk kebijakan perumahan seperti ini mensyaratkan koordinasi kebijakan perumahan rakyat yang secara efektif dapat menggerakkan ketiga kelompok kebijakan tersebut.
Kedua, adalah dengan memilih bentuk kebijakan tertentu berdasarkan keinginan politik yang kuat untuk memenuhi visi negara terhadap perumahan rakyat. Keinginan politik yang kuat ini tentunya ditindaklanjuti oleh perumusan kebijakan yang baik serta diimplementasi secara terencana dalam bingkai kelembagaan dan kerangka peraturan yang memadai. Beberapa bentuk kebijakan tertentu tersebut adalah seperti kebijakan perumahan umum (public housing), kebijakan fasilitasi perumahan swadaya (self-help housing facilitation) dan kebijakan fasilitasi pasar perumahan (housing market facilitation).
3. Perkembangan Kebijakan Perumahan di Indonesia
Di dalam perkembangannya, Indonesia sudah mengalami berbagai bentuk kebijakan perumahan tersebut. Baik koordinasi kebijakan atau kebijakan koordinatif, kebijakan perumahan umum, kebijakan fasilitasi pasar perumahan dan kebijakan fasilitasi perumahan swadaya. Namun belum ada satu pun bentuk kebijakan yang berkembang. Koordinasi kebijakan pernah berkembang beberapa waktu. Adapun kebijakan yang digunakan hingga kini adalah fasilitasi pasar perumahan, meskipun tidak kunjung menghasilkan pasar perumahan yang bekerja secara efektif.
Ada pandangan yang mengatakan justru keadaan ini menunjukkan ketidakjelasan landasan ideologi dari kebijakan perumahan di tanah air. Apakah demikian? Di sini penulis berpendapat lain. Pandangan demikian hanya benar jika asumsi bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak jelas. Kita semua tentunya bersepakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa ini yang sangat jelas membedakannya dari bangsa lain. Justru pilihan-pilihan kebijakan perumahan tersebut adalah konsekwensi Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila. Kita tidak menganut kebijakan perumahan umum (public housing) semata sebagaimana diterapkan di negara-negara komunis dan sosialis. Indonesia juga tidak menganut ideologi liberal yang menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Sila Kelima Pancasila lebih mendekatkan landasan ideologi kebijakan perumahan seperti yang diterapkan di negara-negara kesejahteraan. Negara menjamin terpenuhi kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya kebutuhan perumahannya secara layak dan terjangkau melalui harmoni dari berbagai bentuk kebijakan tersebut.
Seperti disebutkan, Indonesia sudah mengalami berbagai bentuk kebijakan perumahan, namun belum berkembang secara memadai dan terlembagakan dengan baik. Sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, perkotaan semakin mendominasi bentuk permukiman. Tantangan pemenuhan ragam bentuk kebutuhan perumahan rakyat terus berkembang. Namun pasar perumahan tidak kunjung dapat diregulasi secara efektif.
Pada tahun 1974 dengan dibentuknya Perumnas sebagai pengembang perumahan plat merah (baca sektor publik) dan ditugaskannya BTN sebagai bank perumahan, tampaknya pemerintah mulai meletakkan kebijakan perumahan umum. Di berbagai negara maju yang ditandai dengan kemajuan sektor perumahannya, berkembangnya kebijakan perumahan umum ditandai dengan berkembangnya kapasitas pengembang publik (Perumnas) nya, termasuk dalam penguasaan tanah, arah pengembangan kawasan yang efektif, pembangunan flat-flat (rumah susun) sewa, pengembangan kota-kota baru dan pengelolaan bangunan dan kawasan perumahan. Sebagai perbandingan, di Jepang yang merupakan negara kesejahteraan, UR (Urban Renaissance, Perumnasnya Jepang) adalah pengembang perumahan yang terbesar dan tidak ada yang lebih besar daripadanya. Perkembangannya dapat dilihat dari perubahan namanya yang sejalan dengan progresifitas dinamika visinya. Awalnya bernama HUDC (Housing and Urban Development Corporation), lalu berubah menjadi UDC (Urban Development Corporation), dan kini berubah menjadi UR.
Bagaimana kebijakan perumahan umum di tanah air? Dalam perjalanannya, kebijakan perumahan umum di Indonesia tidak berkembang alias bantet. Istilah perumahan umum saja pun menjadi aneh terdengarnya. Fenomena perumahan umum seperti itu hanya dialami beberapa tahun, yaitu sekitar tahun 1974 sampai sekitar awal tahun 1980-an, yang ditandai dengan penguasaan tanah yang semakin banyak dan pembangunan rumah-rumah susun. Selebihnya, Perumnas dan BTN justru terperosok ke dalam bentuk kebijakan perumahan yang lain, yaitu fasilitasi pasar perumahan yang tanggung.
Fenomena kebijakan salah kamar ini tidak disadari karena memang tidak ada evaluasi kebijakan perumahan yang memadai. Perumnas dan BTN telah salah kamar ditandai dengan ritual tahunan dalam bentuk pembangunan RSS-milik dan penggelontoran subsidi KPR. Mengapa dikatakan terperosok? Karena ternyata pembangunan RSS-milik oleh Perumnas setiap tahunnya menghabiskan dana-dana yang tidak diketahui publik, yaitu dalam bentuk dana Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN untuk menambal ketekoran Perumnas. Aset tanah bukan hanya tidak berkembang, namun semakin mengkeret. Sedangkan ritual tahunan penggelontoran subsidi (KPR) kepada BTN membuat BTN berada di simpang jalan. BTN semakin terseret ke dalam mekanisme perbankan yang tidak ramah pasar. Tentunya dari kacamata bisnis bank! Dihentikanya sumber KPR dari BLBI sering diajukan sebagai alasannya. Apa memang begitu? Kebijakan salah kamar telah membuat Perumnas dan BTN sebagai aktor yang terkatung-katung dalam pusaran pasar properti yang liberal. Sebagai wujud kebijakan fasilitasi pasar perumahan tidak efektif (tanggung), sebagai wujud kebijakan perumahan umum tidak kena.
Di sisi lain, kebijakan fasilitasi pasar perumahan juga belum berkembang. Pasar primer perumahan belum berjalan secara berkelanjutan selain terus bergantung pada ritual subsidi KPR dan kawasan perumahan RSS yang lambat berkembang, bahkan banyak yang tidak berkembang alias mangkrak. Menteri Perumahan bisa saja mengira bahwa memperjuangkan subsidi KPR ini adalah tugas utamanya setiap tahun pada saat rapat kabinet. Padahal fasilitasi pasar perumahan masih menyisakan banyak sekali agenda kebijakan, seperti fasilitasi pasar pertanahan, fasilitasi sumber-sumber dana, stimulasi industri konstruksi, koordinasi standar, dan sebagainya. Ketika pasar primer perumahan belum berjalan dengan baik, pemerintah sudah mulai membangun sistem pasar sekunder pembiayaan perumahan dengan mendirikan PT. SMF. Dalam sebuah diskusi, seorang petinggi SMF justru menuding belum bekerjanya pasar primer perumahan sebagai akar masalah sulit berkembangnya pasar sekunder pembiayaan perumahan.
Demikian juga dengan kebijakan fasilitasi perumahan swadaya yang baru terbentuk dalam struktur Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2005, masih belum berkembang dan tidak memiliki mekanisme dan target kelompok sasaran yang cukup jelas. Kekeliruan utama fasilitasi perumahan swadaya adalah sama sekali menghindari fasilitasi perumahan informal (ilegal atau squatter). Bahkan tidak ada respon sedikitpun terhadap fenomena penggusuran yang semakin menjadi-jadi. Padahal paradigma perumahan swadaya menghormati penyediaan perumahan secara mandiri oleh masyarakat, yang seharusnya dipandang sebagai suatu proses alami. Definisi formal maupun informal bukanlah kategorisasi penting dari sudut pandang ini. Definisi pentingnya adalah keberdayaan dan ketidakberdayaan. Dengan demikian, permukiman informal harus menjadi target utamanya. Mengapa? Karena komunitas permukiman dan proses perumahan informal adalah yang paling tidak berdaya menghadapi pasar perumahan.
Kebijakan fasilitasi perumahan swadaya hendaknya melakukan napak tilas sejarahnya. Perlu secara konsekwen mengikuti landasan pemikiran pemberdayaan yang melatarinya. Fasilitasi perumahan swadaya seharusnya berfokus pada proses formalisasi dan regularisasi melalui pendekatan pemberdayaan. Dengan demikian fasilitasi perumahan swadaya justru harus menempatkan penanganan permukiman informal sebagai perhatian utamanya, bukan yang lain.
Di antara berbagai bentuk kebijakan perumahan yang masih sebagian-sebagian dijalankan tersebut, dapat dicatat bahwa bentuk kebijakan yang paling efektif yang pernah dijalankan adalah dalam bentuk koordinasi kebijakan perumahan pada masa pemerintahan Orde Baru. Peran koordinasi kebijakan perumahan dijalankan oleh Menteri Perumahan melalui sebuah badan yaitu BKP4N (Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional) yang sebelumnya bernama BKPN (Badan Kebijakan Perumahan Nasional). Namun kinerja koordinasi yang cukup efektif lebih karena didukung oleh faktor kepemimpinan seorang Menteri Perumahan. Dapat dicatat bahwa figur-figur Menpera terdahulu seperti Cosmas Batubara, Siswono Judohusodo dan Akbar Tanjung adalah tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pada masa itu ketiganya juga menempati posisi sebagai Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Sebagai catatan, efektifitas koordinasi pada masa itu belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif dan terlembagakan. BKP4N mulai meredup di masa kepemimpinan Dirjen Permukiman di era Departemen Kimpraswil tahun 2000-2004. Kini BKP4N tidak pernah terdengar lagi.
4. Menghadapi Masalah Kebijakan Perumahan yang Kompleks
Sebagai salah satu sektor publik, sektor perumahan rakyat di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Perlu diperhatikan bahwa strategi menghadapi masalah yang kompleks jauh lebih penting dibanding merumuskan berbagai strategi penanganan berbagai masalah yang dipandang secara parsial. Perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia hendaknya tidak menghasilkan kumpulan aksi yang involutif semata. Sebelum menyusun strategi menghadapi masalah yang kompleks, dan sebelum menentukan arah dan bentuk kebijakan perumahan yang mantap, perlu lebih dulu mengenal karakter (nature) dari sebuah masalah kebijakan yang kompleks.
Setidaknya ada tiga masalah mendasar yang saling terkait satu sama lainnya, yang memberi karakter masalah kompleks kebijakan perumahan. Masalah dasar pertama adalah masih kurangnya pemahaman akan sektor perumahan itu sendiri, terutama di kalangan pihak-pihak terkait pembuatan kebijakan. Masalah dasar kedua adalah masalah politik, yang terkait dengan masalah dasar pertama. Akibat belum berkembangnya pemahaman yang komprehensif, intervensi politik di bidang perumahan cenderung mengambil langkah-langkah praktis. Masalah dasar ketiga adalah masalah pengelolaan kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi. Adanya masalah dasar pemahaman dan politik praktis turut menambah kompleksitas proses pembuatan kebijakan perumahan.
Dalam situasi seperti ini, bidang perumahan rakyat potensial untuk diselenggarakan secara parsial dan didominasi oleh aktor dan program favorit tertentu saja. Kebijakan perumahan terperangkap oleh masalah-masalah teknis yang tak pernah terselesaikan. Urusan perumahan rakyat terpinggirkan di antara agenda-agenda pembangunan lainnya. Padahal, pembangunan perumahan mendominasi proses pengkotaan (urbanisation) yang secara terus menerus mengkonversi lingkungan alam dan berbagai sumber daya alam, dana dan sumber daya lain menjadi lingkungan binaan (built environment). Pembangunan perumahan yang parsial hanya menghasilkan mosaik lingkungan binaan yang semrawut dan justru menjadi sumber bencana. Pembangunan perumahan merupakan instrumen strategis bukan hanya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun sekaligus untuk mewujudkan lingkungan binaan yang dapat menjadi aset sekaligus mesin pembangunan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Sebagai contoh kebijakan perumahan yang parsial adalah kebijakan kontemporer mengenai pembangunan rusunami. Peraturan tata ruang dan bangunan justru dipandang sebagai kendala. Padahal, akibat kurang memperhatikan tata ruang dan peraturan bangunan, program rusunami yang dikembangkan secara sporadis justru memberi dampak penting terhadap daya dukung kawasan dan keberlanjutan pengelolaan bangunan. Kesalahan mendasar dari kebijakan rusunami adalah fasilitasi pasar perumahan secara berlebihan, yang seharusnya diarahkan kepada dukungan pengembangan kebijakan perumahan umum. Melesetnya kelompok sasaran dan hilangnya pemasukan negara yang besar akibat insentif berbagai pajak, sangat tidak sebanding dengan hilangnya kesempatan untuk memupuk kebijakan perumahan umum dan tetap tidak terpenuhinya kebutuhan perumahan dari kelompok sasaran secara efektif. Tower-tower megah bisa saja berdiri sebanyak seribu buah, namun prioritas kebutuhan perumahan rakyat tetap tidak terpenuhi. Kebijakan tidak melembaga. Kota-kota tumbuh menjalar dan tidak berubah menjadi aset yang dapat diandalkan sebagai mesin pembangunan ekonomi.
5. Penutup
Dalam menghadapi kompleksitas masalah kebijakan seperti ini, kita tidak memiliki informasi yang memadai mengenai sebab dan akibat dari suatu masalah. Sebelumnya telah disebutkan, tidak ada satupun kerangka analisis yang memadai yang dapat digunakan untuk memahami akibat-akibat dan bentuk interaksi-interaksi dari berbagai kebijakan multi sektor yang terkait bidang perumahan rakyat secara tepat.
Pengembangan kebijakan perumahan rakyat perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif, melalui pemetaan multi kebijakan, perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan, rencana dan program bersama. Perlu terus dipupuk kemampuan yang tinggi untuk mengelola kompleksitas masalah-masalah mendasar yang ada, sejak dari hulunya. Membuka ruang dialog, pemetaan ragam masalah dan pelaku-pelaku secara partisipatif, mengkaji dan mengembangkan jejaring relasi-relasi yang ada, membangun kepedulian seiring dengan pemahaman, merupakan langkah awal yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan perumahan rakyat. Makalah Strategi Menghadapi Kompleksitas Masalah Perumahan Rakyat
(Oleh: M. Jehansyah Siregar, Ph.D)
Sunday, July 25, 2010
Cara Memperlambat Penuaan
Cara Memperlambat Penuaan : Tak terhitung banyaknya suplemen hingga kosmetik yang mengandung antioksidan yang diiklankan sejak hipotesis antioksidan efektif menghambat radikal bebas dan memperlambat penuaan. Dalam studi terbaru terungkap bahwa kaitan antioksidan dan penuaan tidak sesederhana itu.
Dalam riset yang dipublikasikan dalam jurnal Genetics, disajikan bukti bahwa cacing gelang dengan mutasi genetik yang metabolismenya diperlambat bisa hidup lebih panjang dibanding dengan cacing gelang tanpa mutasi. Padahal cacing gelang dengan mutasi genetik itu tidak mendapat perlindungan dari radikal bebas
Pakar genetik molekuler Siegfried Hekimi berpendapat, kecepatan hidup mungkin lebih penting daripada kerusakan akibat radikal bebas. "Untuk panjang umur kita tak butuh jumlah radikal bebas yang rendah," kata Hekimi.
Radikal bebas adalah molekul sebagai bahan yang dihasilkan selama terjadi metabolisme seluler normal. Radikal bebas tidak hanya berkaitan dengan proses penuaan, melainkan juga dengan penyakit yang berhubungan dengan usia lanjut, misalnya penyakit parkinson atau Alzheimer.
Meskipun hasil penelitian pada hewan percobaan yang dilakukan Hekimi menunjukan antioksidan tidak banyak perngaruh pada rentang usia, namun ia tidak menyarankan konsumsen untuk takut mengonsumsi antioksidan.
"Radikal bebas mungkin masih ada kaitannya dengan penuaan namun dalam cara yang lebih kompleks. Apalagi berbagai penelitian menunjukkan pengaruh antioksidan dalam menghambat kerusakan antioksidan," kata Siu Sylvia Lee, ahli genetik yang tidak terlibat dalam penelitian.
Khasiat Biji Melinjo untuk Daya Tahan Tubuh
Khasiat Biji Melinjo untuk Daya Tahan Tubuh : Menyebut melinjo, sebagian besar orang mungkin lebih mengenalnya sebagai bahan baku emping dengan rasa khasnya yang pahit. Ada orang yang berpantang melinjo karena takut terkena asam urat. Namun, tahukah Anda, biji melinjo kaya antioksidan dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh?
Peneliti dari Universitas Jember, Tri Agus Siswoyo, menilai bahwa aktivitas antioksidan biji melinjo setara dengan vitamin C. Aktivitas antioksidan ini diperoleh dari konsentrasi protein tinggi, 9-10 persen dalam tiap biji melinjo.
Protein utamanya sangat efektif untuk menghabisi radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit, seperti hipertensi, kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dll.
Potensi besar yang terkandung di dalam sebutir biji melinjo atau Gnetum gnemon itu membuat Tri yakin melinjo adalah sumber protein fungsional yang cocok dijadikan suplemen makanan nutrasetikal (bahan pangan berkhasiat untuk kesehatan), termasuk untuk mencegah dan mengobati penyakit. Apalagi biji melinjo mudah diperoleh.
Suplemen Murah
Diakui hingga saat ini memang belum ada studi resmi tentang penggunaan protein biji melinjo sebagai sumber antioksidan. Padahal, jika pemanfaatan peptida antioksidan dari hidrolisis biji Gnetum gnemon ini berhasil, akan tersedia suplemen nutrasetikal yang murah dan bisa jadi alternatif yang aman.
Berbeda dengan di dalam negeri, Jepang sudah melirik potensi antioksidan dari biji famili Gnetaceae ini. Hasil penelitian Tri tentang isolasi dan karakterisasi peptida antioksidan dari biji melinjo ini, membuatnya menjadi salah satu penerima dana riset dari Indonesia Toray Science Foundation, sebuah yayasan yang dibentuk perusahaan tekstil dan serat sintetis terbesar di Jepang.
Mirip Ginkgo
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan, melinjo termasuk tumbuhan purba yang secara evolusi dekat dengan tanaman ginkgo biloba yang ada di Jepang. Alasan ini pula yang membuat orang Jepang tertarik untuk mengembangkannya.
Ginkgo adalah spesies pohon tertua yang telah tumbuh selama 150-200 juta tahun dan dipercaya sebagai tonik otak karena memperkuat daya ingat. Daun ginkgo juga punya sifat antioksidan kuat dan berperan penting dalam oksidasi radikal bebas penyebab penuaan dini dan pikun.
Namun, bukan sekadar tanaman purba yang membuat Tri tertarik meneliti tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara ini, melainkan ketahanan melinjo terhadap penyakit, baik bakteri, jamur, maupun hama. Selama dua tahun mengkaji melinjo, Tri sudah meneliti interaksi antara pati dan lipid pada biji melinjo, stabilitas protein melinjo terhadap panas dan kandungan phenolic, serta flavonoid sebagai sumber antioksidan.
Antimikroba Alami
Sampai saat ini doktor biokimia dari Osaka Prefecture University, Jepang itu telah mengisolasi dua jenis protein yang menunjukkan aktivitas antioksidan tinggi. Dari seluruh bagian tumbuhan melinjo yang pernah diekstraknya, mulai dari daun, kulit batang, akar, sampai biji, Tri menemukan protein paling potensial dari biji. Riset menunjukkan aktivitas antioksidan ini setara dengan antioksidan sintetik BHT (Butylated Hydroxytolune).
Dari dua fraksi protein itu, ditemukan fungsi lain melinjo sebagai antimikroba alami. Itu artinya protein melinjo juga bisa dipakai sebagai pengawet alami makanan sekaligus obat baru untuk penyakit yang disebabkan bakteri. Peptida Gg-AMP yang diisolasi dari biji melinjo diindikasikan punya potensi aktif menghambat beberapa jenis bakteri gram positif dan negatif.
Camilan Sehat
Untuk mendapatkan manfaatnya, melinjo dapat dimakan langsung dengan cara direbus dan dijadikan camilan, atau sebagai campuran sayur. Hal itu juga diakui penggiat tanaman obat Pudji Rahayu dari Bekasi. Ia sering memanfaatkan biji melinjo sebagai ramuan untuk menambah daya tahan tubuh.
“Caranya cukup dengan merebusnya, seperti merebus kacang atau dijadikan campuran sayur asam bersama daunnya. Orang memang belum banyak yang tahu kalau melinjo punya fungsi antioksidan, yang diketahui umumnya baru kandungan purinnya tinggi dan bisa menyebabkan asam urat,” paparnya.
Cukup Direbus atau Disayur
- Tidak rumit sebenarnya memanfaatkan biji melinjo. Cukup dengan merebusnya, seperti merebus kacang, maupun menjadikannya campuran sayur asam atau sayur lodeh. Karena yang dimanfaatkan adalah bijinya, cara mengonsumsinya juga cukup mudah. Bisa dimakan langsung (dijadikan makanan ringan atau kudapan) setelah kulitnya dikupas.
- Memilih melinjo sebenarnya tidak ada patokan tertentu. Semua jenis pada dasarnya dapat dimanfaatkan. Jika Anda tidak ingin mendapatkan biji yang masih sangat lunak, bisa memilih melinjo muda dengan kulit yang berwarna hijau. Sebaliknya, melinjo yang sudah tua berwarna kuning kemerah-merahan, bijinya agak sedikit keras.
- Bila Anda memiliki kadar purin tinggi atau berisiko mengalami asam urat (gout), sebaiknya tidak terlalu banyak mengonsumsi melinjo. Takaran normal konsumsi yang disarankan, cukup segenggam biji melinjo rebus dalam sehari. Ingat, sebelum direbus, sebaiknya biji melinjo dicuci hingga benar-benar bersih.
Monday, July 5, 2010
Rasia Kandungan madu yang mampu membunuh bakteri
Rasia Kandungan madu yang mampu membunuh bakteri : Madu merupakan produk multifungsi yang dihasilkan oleh lebah. Banyak sekali kegunaan dari madu sebagai obat atau sebagai produk kecantikan kulit wanita. Namun, ada lagi khasiat madu yang tak kalah penting. Para ilmuwan seperti dikutip dari laman Times of India menyatakan terdapat bahan rahasia dalam madu yang mampu membunuh bakteri.
Mereka telah menemukan bahwa lebah membuat protein yang terkandung dalam madu yang dihasilkannya, disebut defensin-1. Protein ini bisa digunakan untuk mengobati luka bakar dan infeksi kulit, serta untuk mengembangkan obat baru yang dapat memerangi infeksi resisten antibiotik.
Mereka telah menemukan bahwa lebah membuat protein yang terkandung dalam madu yang dihasilkannya, disebut defensin-1. Protein ini bisa digunakan untuk mengobati luka bakar dan infeksi kulit, serta untuk mengembangkan obat baru yang dapat memerangi infeksi resisten antibiotik.
"Molekul dasar dari madu memiliki aktivitas antibakteri sebagai madu medis kelas satu, madu dipercaya berperan sebagai bahan pengobatan,” kata Sebastian AJ Zaat, seorang peneliti yang terlibat dalam pekerjaan dari Departemen Mikrobiologi Medis di Academic Medical Center di Amsterdam. "Madu yang diturunkan dari komponen terisolasi memiliki nilai bagus untuk pencegahan dan pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten antibiotik," katanya menambahkan.
Dalam proses penelitiannya, Zaat dan tim peneliti menyelidiki aktivitas antibakteri madu medis kelas satu dalam tabung reaksi terhadap panel resisten antibiotik, bakteri penyebab penyakit.
Mereka mengembangkan metode untuk selektif menetralkan faktor antibakteri yang ada pada madu dan menentukan kontribusi masing-masing antibakteri. Akhirnya, para peneliti mengisolasi defensin-1 protein, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh lebah madu dan ditambahkan oleh lebah madu.
Setelah analisis, para ilmuwan menyimpulkan, sebagian besar sifat antibakteri madu berasal dari protein. Informasi ini juga bisa bermanfaat bagi lebah penghasil madu, karena bisa dimanfaatkan sendiri oleh para lebah sebagai sistem kekebalan tubuh yang membuat mereka lebih sehat.Studi ini telah diterbitkan dalam edisi cetak Juli 2010 dari FASEB Journal.(sumber VIVAnews )
Thursday, June 10, 2010
Makalah Memajukan Ekonomi Melalui Penerapan Etika Bisnis Islam
Makalah Memajukan Ekonomi Melalui Penerapan Etika Bisnis Islam ; Menurut Patricia Aburdence terdapat tujuh megatrend 2010 yang akan mewarnai dunia bisnis modern. Pertama, muncul dan meningkatnya kekuatan spiritual. Kedua, munculnya fajar baru conscious capitalism. Ketiga, munculnya kepemimpinan alternatif dari tengah. Keempat, banyaknya penerapan spiritualisme dalam dunia bisnis.
kelima, meningkatnya konsumen yang memutuskan perilakunya berdasarkan sistem nilai. Keenam, munculnya gelombang pemecahan masalah berdasarkan kesadaran. Ketujuh, munculnya ledakan investasi dalam berbagai bidang bisnis yang memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Megatrend tersebut mengisyaratkan urgensi penerapan etika dalam dunia usaha dan bisnis. Pengabaian atas penerapan etika bisnis akan berisiko kebangkrutan dan kehancuran ekonomi. Prinsip “supply creates its own demand” harus segera diimbangi dengan prinsip pelayanan yang berlandaskan pada nilai etika.
Keperluan untuk menerapkan nilai etika dalam dunia usaha atau bisnis sangat terkait dengan upaya untuk memuaskan pelanggan atau konsumen yang akan berdampak pada keberadaan dan keberlanjutan suatu usaha atau bisnis. Perusahaan-perusahaan modern telah menerapkan nilai etika tertentu dalam rangka merebut pasar. Nilai etika yang diterapkan sangat tergantung pada sistem nilai yang dijadikan referensi oleh suatu perusahaan. Jika sistem nilai kapitalis yang dijadikan referensi, maka nilai etika bisnis yang diterapkan adalah etika kapitalis. Begitu pula jika sistem nilai sosialis yang dirujuk, maka etika sosialislah yang akan diterapkan. Dan jika sistem nilai Islam yang dirujuk, maka etika bisnis Islamlah yang akan diterapkan.
Etika bisnis Islam jelas sangat berbeda dengan etika bisnis kapitalis dan sosialis. Etika bisnis kapitalis lebih cenderung bersifat personal (egoisme) yang tidak jarang mengabaikan etika sosial (komunalism). Etika bisnis seperti ini membuka peluang kepada keserakahan dan ketamakan. Etika bisnis sosialis mengedepankan pemerataan kesejahteraan sosial dengan menihilkan hak individu. Etika bisnis ini akan menginjak hak asasi manusia. Etika bisnis Islam bersifat religius yang berangkat dari satu asumsi dasar bahwa bisnis merupakan kegiatan individu dan sosial sekaligus. Etika bisnis Islam bertumpu pada tiga norma dasar yaitu;
1. Menghapuskan penindasan ekonomi
2. Menghapuskan tindakan spekulatif dalam berbisnis
3. Menjamin distribusi harta dan transaksi ekonomi yang adil dan jujur.
Maraknya kemunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari’ah mempertegas pandangan pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam perekonomian masa kini. Bahkan etika bisnis Islam seakan menjadi solusi bagi permasalahan etika bisnis yang ada sebelumnya. Krisis-krisis ekonomi yang telah menerpa dunia ini juga tidak terlepas dari problem etika bisnis yang telah dikembangkannya. Idealnya lembaga keuangan berbasis syari’ah merupakan lembaga keuangan yang terdepan dalam mempromosikan penerapan etika bisnis Islam dalam usahanya. Namun dalam kenyataannya, idealitas itu belum teraplikasikan secara sempurna. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh penelitian Laris Tua Tambunan, alumni Prodi Ekonomi Islam PPs IAIN STS Jambi tahun 2008. Penelitian ini berangkat dari adanya anggapan dari sebagian orang terhadap lembaga keuangan syari’ah yang belum secara konsisten menerapkan etika bisnis Islam. Penelitian ini mengambil studi kasus pada FIF Syari’ah cabang Jambi. Pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana etika bisnis Islam dikembangkan oleh FIF Syari’ah cabang Jambi.
Penelitian Laris Tua ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah karyawan FIF Syari’ah cabang Jambi. Observasi dilakukan untuk melihat suasana kerja FIF Syari’ah. Dokumentasi dilakukan dengan melihat kertas kerja dan hasil laporan yang telah diarsifkan oleh FIF Syari’ah. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan memakai flow model analisis melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Penelitian Laris Tua menemukan beberapa hal berikut ;
PT FIF Syari’ah cabang Jambi telah menerapkan etika bisnis Islam meskipun belum begitu sempurna. Penerapan etika bisnis Islam di FIF Syari’ah terlihat dari upaya yang telah dilakukan oleh FIF Syari’ah dalam memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Pemberian informasi harga yang jujur dan terbuka, pemberian asuransi dengan sistem tabarru’ dan saling tolong menolong, serta memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan kredit merupakan beberapa indikator penerapan etika bisnis Islam di FIF Syari’ah.
Penerapan etika bisnis Islam di FIF Syari’ah tersebut belum diikuti dengan upaya maksimal dalam memasarkan produk syari’ah dan dukungan iklim pelayanan yang Islami.
Faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaan penerapan etika bisnis di FIF Syari’ah tersebut adalah karena FIF Syari’ah belum memiliki kantor dan manajemen tersendiri.
Dalam rangka untuk membumikan etika bisnis Islam dan dengan mengamati berbagai praktik bisnis dilapangan yang telah sangat jauh dari nilai-nilai etika bisnis Islam, tim ekspose hasil penelitian mahasiswa dan dosen PPs IAIN STS Jambi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut ;
1. Meningkatkan sosialisasi etika bisnis Islam dengan memanfaatkan secara maksimal media massa yang ada di Jambi dan melalui khutbah-khutbah jum’at.
2. Memasukkan pengetahuan etika bisnis Islam dalam mata pelajaran agama atau ekonomi sejak SD hingga SMA.
3. Membentuk pengawas pasar (dewan hisbah) yang mengontrol jalannya perekonomian secara adil dan jujur di setiap pasar tradisional dan modern.
4. Menciptakan budaya apresiasi yang menghargai pedagang atau pengusaha yang menerapkan etika bisnis yang Islami dengan cara mempromosikannya ke hadapan publik.
5. Mensemarakan seminar-seminar yang bertemakan penerapan etika bisnis Islam dalam menghadapi etika bisnis global. (sumber http://www.jambiekspres.co.id/index.php/guruku/12470-memajukan-ekonomi-melalui-penerapan-etika-bisnis-islam.html)
Analisa Ekonomi Melalui Penerapan Etika Bisnis Islam, Makalah Penerapan Etika Bisnis Islam, makalah pengembangan ekonomi Bisnis Etika Islam, Metode Bisnis Menurut Islam, Pengemabngan Ekonomi Indonesia Di Tinjau dari Aspek Islam
Tuesday, June 8, 2010
Kontribusi Forum G-20 terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia
Kontribusi Forum G-20 terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia : Forum G-20 sering dianggap sebagai premier forum dari arsitektur sistem ekonomi dan keuangan dunia di mana keanggotaannya bersifat eksklusif. Anggotanya adalah negara-negara yang paling penting secara sistemik ekonomi dan keuangan yang mewakili lebih dari 80% GDP global, 2/3 populasi dunia serta lebih dari 80% kepemilikan saham dari World Bank dan IMF, serta secara geografis merepresentasikan seluruh belahan dunia.
Hal ini memberikan leverage bagi peran kepemimpinan G-20 dalam isu-isu ekonomi dan keuangan global dan membantu mempromosikan saling pengertian dan pemahaman atas pendekatan nasional yang berbeda-beda terhadap isu-isu ekonomi dan keuangan.
Keanggotaan G-20 yang terbatas pada negara-negara yang penting secara sistemik keuangan dan ekonomi memungkinkan forum ini untuk melakukan pertukaran pandangan dan pengalaman secara langsung dan terbuka (open and frank discussion), sehingga dapat mengidentifikasi secara jelas tantangan kebijakan utama yang dihadapi komunitas internasional.
Hal ini juga memudahkan G-20 untuk mencapai konsensus dalam isu-isu yang membutuhkan respons kebijakan internasional yang segera dan sebaliknya mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat konsensus internasional di forum yang lebih luas.
Selain itu secara historis G-20 juga telah berkontribusi sangat penting dalam memperbaiki sistem keuangan global pascakrisis keuangan Asia 1997. Kesepakatan dalam forum G-20 dilakukan hingga tingkat pemimpin negara dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga keuangan global seperti IMF, Bank Dunia, FSB, WTO, dan sebagainya.
Pertemuan di Busan dan Totonro ini nantinya akan memfokuskan tindak lanjut dari mandat pertemuan pemimpin G-20 di Pittsburgh tahun lalu. Pemimpin G-20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 pada waktu itu telah sepakat untuk menyelesaiakn untuk melakukan exit strategy terhadap kebijakan stimulus, menuntaskan reformasi World Bank dan IMF terkait dengan masalah proses seleksi pimpinan dan manajer senior, pembagian kursi, surveilance dan membuat desain instrumen yang dapat mencegah dampak krisis keuangan.
Selain itu, forum G-20 sekarang telah melebarkan sayapnya ke isu terkait dengan penyelesaian putaran doha masalah perdagangan, pembiayaan perubahan iklim, transparansi dan pengurangan subsidi energi sehingga kehadiran Menteri Keuangan nantinya juga akan mewakili pemerintah di masing-masing negara terhadap isu-isu terkait tersebut.
Pada pertemuan sebelumnya di London dan Pittsburgh, para pemimpin negara memfokuskan pertemuan pada upaya pemulihan krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis mortgage di AS.
Para pemimpin Negara sepakat bahwa forum G-20 merupakan wadah yang tepat untuk mengambil langkah-langkah respons global yang terkoordinasi secara cepat dan tanpa mengorbankan kepentingan negara lainnya. Beberapa keputusan yang diambil untuk pemulihan krisis meliputi stimulus global, pembentukan FSB, perbaikan governance dan regulasi di sektor keuangan, reformasi IFI (International Financial Institutions) dan menjadwalkan exit strategy serta mendesain pertumbuhan global yang seimbang.
Lemahnya pengawasan sistem keuangan global sekarang ini menjadi titik lemah dari proses pemulihan global. Pendeteksian dini masih mengandung kelemahan di sana sini. Surveilance IMF sering dilecehkan di negara-negara maju. Banyak negara yang belum melaksanakan asesmen sektor keuangannya yang dilakukan oleh IMF.
Peristiwa bangkrutnya Lehman Brothers, lembaga-lembaga investasi keuangan dan sekarang krisis fiskal di Yunani menunjukkan lemahnya pengawasan oleh lembaga keuangan regional seperti European Community dan IMF.
Meskipun negara tersebut memiliki rekam jejak fiskal yang buruk, lembaga peringkat tetap memberikan predikat AAA untuk peringkat utang mereka. Sungguh sangat tidak adil. Sementara Indonesia yang melakukan pengelolaan utang dan fiskal bagus tidak dihargai sepadan dengan prestasinya, sehingga pertingkat utang kita masih dalam batas BB+ atau dua tahap di bawah investment grade.
Masalah Yunani dan reformasi keuangan, surveilance dan lembaga pemeringkat akan menjadi satu agenda yang penting dalam forum G-20 di Busan dan Toronto. Apalagi dampak krisis Yunani berpotensi menular ke negara lainnya. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan menjadi korban apabila tidak ada upaya global mengatasi masalah krisis di Yunani.
Menunggu hasil
Pada masa depan, efektivitas kerja forum G-20 akan dituntut lebih tinggi dalam mengelola risiko ekonomi global: pertama, komitmen untuk meningkatkan kerja sama respons kebijakan terhadap resiko keuangan/ekonomi global melalui: pertama, Financial Stability Board dan BIS; dan kedua, memperkuat stabilitas dan efektivitas sektor keuangan domestik melalui regulasi keuangan global yang adaptif dengan keadaan domestik.
Ketiga, Mengelola arsitektur keuangan global melalui: reformasi IFIs; dan keempat termasuk menguji mandat dan akuntabilitas organisasi-organisasi seperti IMF, Bank Dunia, OPEC, UNFCCC, ILO, FSB, dan BIS.
Kini pelaku ekonomi menunggu hasil pertemuan G-20 di Busan dan Toronto untuk menyikapi beberapa hal penting yang menjadi perhatian, yakni respons pada krisis Yunani, waktu dan tahapan exit strategy, desain financial safety nets dan arah dari reformasi sektor keuangan dan prospek pemulihan global melalui tindakan global.
Saya yakin Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution tidak akan menyia-nyiakan kehadirannya di forum G-20 ini, dan para pelaku ekonomi di Tanah Air tentu juga tidak sabar untuk menunggu kontribusi mereka dalam pemulihan ekonomi yang pasti. http://web.bisnis.com/artikel/2id2951.html
Monday, May 24, 2010
Analisa Dampak Pasar Modal Terhadap Menteri Keuangan Baru Agus Marto
Info Gua Analisa Dampak Pasar Modal Terhadap Menteri Keuangan Baru Agus Marto ; Tidak lolos uji kelayakan oleh Komisi IX DPR sebagai calon gubernur Bank Indonesia pada 2008, Agus Martowardojo malah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Dirut PT Bank Mandiri Tbk ini menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang per 1 Juni ini menjadi direktur pelaksana di Bank Dunia dan berkantor di Washington DC.
Agus Marto langsung didampingi Wakil Menkeu Anny Ratnawati. Duet petinggi Kemenkeu itu diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman pribadi, Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Rabu (19/5) tadi malam. Sebelumnya diberitakan, tiga perempuan disebut-sebut sebagai calon Menkeu. Selain Anny, ada Marie Elka Pangestu yang kin Mendag dan Armida Alisjahbana yang menjabat Kepala Bappenas.
Duet Agus Marto-Anny memimpin Kemenkeu diperkirakan hanya memberikan imbas positif sementara pada bursa saham, Kamis (20/5) ini. Pasar bursa regional dan global masih menjadi kiblat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi tadi, indeks sempat terdongkrak 25 poin ke level 2.754,842 dari penutupan kemarin di level 2.729,484. Sayangnya, pada pukul 10.42 JATS indeks melorot hingga 27,93 poin ke level 2.701,55.
”Penyebab dominan indeks naik sebenarnya pasar regional yang memang naik, tapi pastilah ini juga bentuk optimisme pasar terhadap Menkeu baru. Sebenarnya, siapapun orang yang dipilih presiden pastilah orang yang kredibel dan dapat dipercaya,” ujar pengamat bursa Edwin Sinaga, saat dihubungi siang tadi.
Apalagi, selama ini sosok Agus dikenal sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang berhasil meningkatkan aset bank plat merah ini. Sementara, Wakil Menkeu Anny Ratnawati juga dikenal memiliki kemampuan analisa yang baik.
Hal berbeda diungkapkan Ikhsan Binarto, analis PT Optima Securities. Terpilihnya dua orang tersebut masih kurang memenuhi harapan pelaku pasar. Apalagi saat ini seluruh negara sedang mewaspadai krisis Yunani.
’’Sepertinya kurang memberikan angin segar. Pasalnya, Agus Martowardojo berasal dari kalangan bankir, sedangkan Menkeu harus orang yang mengerti makro ekonomi,’’ katanya. Meski, diakuinya Anny Ratnawati ahli di bidang keuangan, karena posisinya di bawah Menkeu, ruang gerak dia jadi terbatas.
Apalagi, kata dia, Agus kurang memiliki pengalaman lobi dengan DPR maupun lembaga-lembaga internasional, tidak seperti Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Analis pasar modal, Pardomuan Sihombing, juga berpendapat, terpilihnya Agus dan Anny sebagai menteri keuangan dan wakilnya tidak terlalu mengejutkan. Nama-nama tersebut sudah beredar di pasar.
Felix Sindhunata, praktisi pasar modal sependapat, adanya pengganti Sri Mulyani sebagai Menkeu yang baru pengaruhnya kecil bagi pelaku pasar modal. Sebab, investor masih mengacu pada sentimen eksternal. ”Tapi pelaku pasar tetep akan mencermati kinerja, visi dan misi mereka ke depan bagaimana,” katanya.
Dia menyarankan, sebagai pemimpin tertinggi di Kementerian Keuangan yang baru, sebaiknya Agus jangan langsung mengeluarkan kebijakan baru yang bisa membuat pasar malah resah.
Riil Gantungkan Harapan
Berbeda dengan pelaku pasar modal, pengusaha di sektor riil menyambut positif terpilihanya Agus dan Anny. Mereka berharap agar Menkeu baru bisa melanjutkan reformasi birokrasi dan berani menghadapi tekanan dunai politik.
"Untuk memimpin Kementerian Keuangan dibutuhkan sosok yang berani dan tegas menghadapi tekanan politik serta intervensi dari berbagai kalangan. Tekanan itu terutama ketika akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter, termasuk saat pengambilan keputusan dalam penyusunan APBN,” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi. Menurut Sofjan, Agus harus mampu membina hubungan baik dengan DPR, sehingga setiap kebijakan keuangan negara tepat sasaran dan tepat waktu.
Pekerjaan rumah lainnya adalah konsisten melanjutkan reformasi birokrasi terutama pada Direktorat Pajak dan Bea Cukai sebagai salah satu fokus yang sudah dijalankan oleh pendahulunya. Dua direktorat ini sudah terbukti menjadi 'sarang korupsi' yang menghambat sekaligus memicu ekonomi biaya tinggi.
"Saya rasa Agus mengerti betul pengelolaan moneter, termasuk bagaimana menggerakkan sektor riil karena perbankan identik dengan pembiayaan untuk mendorong dunia usaha," katanya.
Meski begitu, pria kelahiran Amsterdam, 24 Januari 1956 ini dinilai memiliki kelemahan terutama karena tidak berpengalaman di birokrasi.
Sementara, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai Agus dekat dengan sektor riil dan memahami benar kebutuhan dunia investasi. "Kalau insentif pajak jalan, investasi akan terangkat. Diangkatnya kalangan bankir jadi Menkeu akan membawa angin segar," tegas Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa.
Sedangkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menkeu baru dapat menggerakkan sektor riil dengan langkah-langkah jitu yang dimilikinya. "Sangat positif, dia mengerti makro dan berpihak pada sektor riil. Sekarang tantangannya bagaimana gerakkan sektor riil melalui langkah-langkah jitu. Kadin menaruh harapan besar," ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM, Sandiaga Uno.
Rabu (19/5) malam, Sri Mulyani menyambut baik terpilihnya Agus dan Anny. ’’Itu bagus sekali, akan sangat bagus bagi pasar,’’ ujarnya di Jakarta. Menurut Sri, pasar akan merespons positif terhadap penunjukan Agus.
’’Dia bukan orang baru. Reputasinya sudah dikenal oleh semua orang,’’ tambah Sri Mulyani. Bahkan, dia menilai Agus akan membawa kemampuan leadership atau kepemimpinannya yang mumpuni ke Kementerian Keuangan.
Demikian juga Anny Ratnawati, Sri Mulyani mengatakan, sangat cocok jadi Wakil Menkeu karena sudah tahu kondisi di dalam Kementerian Keuangan. Sri menilai duet Agus dan Anny adalah kombinasi yang sangat baik. ’’Ini akan sangat luar biasa.’’ Sri menyarankan Agus bekerja sesuai karakternya selama ini.
Presiden SBY saat mengumumkan penunjukkan Agus Martowardojo sebagai Menkeu dan Anny Ratnawati Wakil Menkeu mengatakan, kedua tokoh ini memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Keduanya juga memiliki jam terbang tinggi dan pengetahuan yang mumpuni serta memiliki jaringan yang baik di dunia internasional.
Agus Marto sendiri mengaku tahu penunjukan dirinya sebagai Menkeu pukul 17.00 Rabu kemarin, tiga jam sebelum Presiden SBY mengumumkan penunjukan Menkeu baru dan wakil Menkeu. Dia dipanggil ke Puri Cikeas bertemu Presien dan Wapres. Juga hadir Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Sekab Dipo Alam, dan Mensesneg Sudi Silalahi juga ada di sana. den,tsa
search ;
Dampak Ekonomi Terhadap Menteri Keuangan Baru, Pengaruh Pasar Modal Terhadap Mentri Keuangan baru, sambuatan Pasar Pmodal Terhadap Terpilihnya Agus Marto sebagai Menkeu.
PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN TEKANAN PEKERJAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENIN
KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI DAN TEKANAN PEKERJAAN
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya hanya dapat diterapkan pada manusia dan pertanggunjawaban ini muncul akibat adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara struktur organisasi dan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Idealnya sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi (Hansen, 1997).
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai kontrol perusahaan dengan diciptakannya jaringan kerja yang bersamaan dengan struktur organisasi. Top manajemen membaginya dalam struktur organisasi dan ditetapkan otoritas dan pertanggungjawabannya. Setiap manajer pusat pertanggungjawaban hendaknya berusaha untuk mengendalikan berbagai aktivitas yang berada dibawahnya dan mengkomunikasikannya kepada bagian yang terkait.
Komunikasi juga penting dalam sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efesien dan lancar, yang dimonitor atau yang diatur dalam sistem pengendalian manajemen adalah kinerja dari perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada stakeholders (Soobaroyen, 2006). Merchant (1998) mengatakan bahwa orientasi perilaku berhubungan dalam lingkungan pengendalian manajemen, perilaku berpengaruh dalam desain sistem pengendalian manajemen untuk membantu, mengendalikan, memotivasi manajemen dalam mengambil keputusan dan memonitor perilaku yang dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah sejumlah struktur komunikasi yang saling berhubungan yang mengklasifikasikan proses informasi yang dapat membantu manajer dalam mengkoordinasi bagiannya untuk mengubah perilaku dalam pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan pada dasar yang berkesinambungan (Maciarriello dan Kirby, 1994).
Pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan manajer. Para manajer ini memutuskan tujuan organisasi, menyampaikan tujuan tersebut kepada anggota organisasi, memutuskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan sumber daya yang harus digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kegiatan seperti komunikasi, persuasi, pemberian inspirasi dan pemberian penghargaan terhadap keberhasilan bawahan merupakan bagian penting di dalam proses pengendalian manajemen.
Salah satu fungsi dari pengendalian manajemen adalah mengkomunikasikan informasi kepada para manajer yang ada dalam organisasi. Informasi ini dapat berupa informasi akuntansi maupun non akuntansi. Informasi ini membuat para manajer selalu mengetahui apa yang sedang berlangsung dan membantu menjamin terkoordinasinya pelaksanaan pekerjaan berbagai pusat pertanggungjawaban. Informasi ini disampaikan dalam bentuk laporan. Atas dasar laporan maka para manajer akan mengambil keputusan untuk: melakukan perubahan terhadap pelaksanaan anggaran, melakukan perbaikan terhadap anggaran, melakukan perbaikan terhadap program, melakukan perubahan strategi (Anthony, 2000).
Komunikasi yang terjadi di dalam organisasi disebut komunikasi organisasi. Price (1997) mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai derajat atau tingkat informasi tentang pekerjaan yang dikirimkan organisasi untuk anggota dan diantara anggota organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian (mutual understanding) sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi (frame of references) dan kesamaan pengalaman (field of experience) diantara anggota organisasi. Komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi yaitu pertama komunikasi antara atasan kepada bawahan, kedua antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, ketiga adalah antara karyawan kepada atasan.
Hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan juga tidak bisa dilepaskan dari budaya paternalistik yaitu atasan jarang sekali atau tidak pernah memberikan kepada bawahannya untuk bertindak sendiri, untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan bersifat formal dimana adanya struktur organisasi yang jauh antara atasan dengan bawahan. Sehingga konsekuensi dari perilaku ini bahwa para bawahannya tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran..
Komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan tekanan pekerjaan telah banyak menerima perhatian dalam penelitian perilaku organisasi. Variabel-variabel perilaku organisasi ini signifikan terhadap keseluruhan kinerja karyawan. Sebagai contoh, komunikasi organisasi yang buruk akan menyebabkan komitmen organisasi yang rendah berdasarkan penilaian tiga komponen dasar komitmen organisasi yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas akan berkurang (Kramer, 1999, Rodwell et al., 1998). Tingkat komitmen organisasi ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja (Yousef, 2000) dan pengaruh negatif terhadap tekanan pekerjaan
(Sager, 1990).
Komunikasi organisasi merupakan suatu proses dinamik yang berfungsi sebagai alat utama bagi sukses atau tidaknya organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan tugas. Pincus (1986) menemukan komunikasi berhubungan positif dengan kinerja, tetapi tidak sekuat hubungan antara komunikasi dengan kepuasan. Chen et al., (2006) menyatakan komunikasi organisasi berhubungan positif dengan komitmen organisasi dan kinerja dan berhubungan negatif dengan tekanan pekerjaan. Namun demikian Rodwell (1998) menyatakan bahwa variabel komunikasi berhubungan negatif dengan kinerja.
Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja bergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Mangkunegara (2000) mengemukakan pengertian
kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya. Keats et al., (1988) menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah konsep yang sulit. Hubungan komitmen organisasi dengan kinerja menunjukkan hasil yang belum konsisten. Kalleberg dan Marsden (1995) menemukan bahwa hubungan sederhana antara komitmen organisasi dan kinerja adalah positif. Namun demikian, Wright (1997) menemukan korelasi negatif antara komitmen organisasi dan kinerja.
Hubungan antara keterlibatan pekerjaan dari komponen komitmen dan variabel lainnya meliputi kinerja ditemukan mempunyai hubungan positif (Babin dan Boles, 1996). Peneliti-peneliti lain juga telah menemukan bahwa komitmen organisasi dan kinerja merupakan korelasi positif (Bough dan Roberts,1994; Ward dan Davis, 1995). Pada bagian lain, Mathieu dan Zajac (1990) mengadakan suatu meta-analisis dari penelitian yang dipublikasikan menjelaskan hubungan dan menyimpulkan bahwa komitmen mempunyai pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap kinerja .
Downs (1981) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi organisasi dan komitmen organisasi. Putti et al., (1990) mendapati dimensi-dimensi komunikasi pihak atasan, komunikasi penyeliaan dan kepuasan kerja global mempunyai korelasi yang signifikan dengan komitmen keorganisasian. Allen (1992) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal seperti upaya karyawan untuk memberikan pendapat dan pandangan berkaitan dengan isu di sekitar mereka dan komunikasi dengan pihak atasan, rekan kerja dan penyelia (supervisor) merupakan faktor yang berpengaruh pada komitmen organisasi. Tingkat komitmen
rendah dikaitkan dengan perpindahan, penurunan kerja, gangguan kesehatan, tekanan
dan masalah-masalah lainnya di tempat kerja (Ward dan Davis, 1995).
Penelitian yang dilakukan oleh Kennis (1979) menyatakan tekanan yang timbul dari keadaan stress psikologi di dalam lingkungan kerja dapat berupa reaksi emosional yang bersifat negatif terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan.Tekanan kerja yang tinggi juga dapat menimbulkan frustasi dan kegelisahan dalam bekerja (Hopwood, 1973). Jika organisasi atau perusahaan menjadi lebih besar dan kompleks, akan muncul pula tekanan-tekanan yang lebih besar terhadap setiap karyawan.
Tekanan-tekanan organisasi ini akan menjadi semakin berat, mengingat perusahaan-perusahaan sekarang dan yang akan datang berjuang untuk berkompetisi dalam pasar dunia yang semakin kompetitif. Montgomery et al., (1996) melihat tekanan pekerjaan yang kuat merupakan gangguan dalam peningkatan komitmen dan produktivitas. William et al., (2001) menekankan bahwa dalam jangka pendek dari tekanan pekerjaan berpengaruh secara psikologi maupun perilaku terhadap kinerja yang buruk. Penelitian tersebut juga melihat pengaruh komitmen dan komunikasi organisasi sebagai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja akibat tekanan pekerjaan.
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT. Bentuk perseroan semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda
sifatnya dengan perseroan terbatas/PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya/sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis Persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan (www.organisasi.org,
2007).
Penelitian ini merupakan replikasi dari Chen et al., (2006). Penelitian Chen et al., (2006) menyatakan mengenai hubungan antara komunikasi organisasi, komitmen organisasi, tekanan pekerjaan dan kinerja pada profesi akuntansi dengan menggunakan sampel karyawan yang bekerja pada bagian akuntansi di berbagai bentuk perusahaan di Taiwan dan Amerika. Kelemahan penelitian Chen et al yaitu nilai stress dari karyawan bagian akuntansi tidak bisa diperbandingkan, hal ini disebabkan karena sampel yang digunakan dari berbagai bentuk perusahaan dengan budaya organisasi yang berbeda sehingga tingkat stress yang dihasilkan juga berbeda-beda. Penelitian Chen et al., (2006) memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk menekankan pada satu bentuk perusahan sehingga nilai stress dapat diperbandingkan. Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yaitu menggunakan sampel karyawan bagian akuntansi pada perusahaan BUMN. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris apakah dengan teori yang sama tetapi sampel berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Penelitian ini juga menguji pengaruh langsung komunikasi organisasi terhadap kinerja dan pengaruh tidak langsung komunikasi organisasi terhadap kinerja dengan komitmen organisasi dan tekanan pekerjaan sebagai variabel intervening dengan menggunakan analisis secara terpadu (integrated Modeling) yaitu Structural Equation Modeling (SEM).
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
a. Apakah komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja
b. Apakah komunikasi organisasi berpengaruh negatif terhadap tekanan
pekerjaan
c. Apakah tekanan pekerjaan berpengaruh negatif terhadap kinerja
d. Apakah komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen
organisasi
e. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja
f. Apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja dengan
komitmen organisasi dan tekanan pekerjaan sebagai variabel intervening
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah
1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komunikasi organisasi terhadap tekanan pekerjaan.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan pekerjaan terhadap kinerja.
4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komunikasi organisasi terhadap komitmen organisasi.
5. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja.
6. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja dengan komitmen organisasi dan tekanan pekerjaan sebagai variabel intervening
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi perilaku.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis pada atasan dalam meningkatkan kinerja karyawan akuntansi melalui hubungan antara tiga variabel, yaitu komunikasi organisasi, komitmen organisasi dan tekanan pekerjaan.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bagian yaitu
Bab I, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II, membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan telaah teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.
Bab III, membahas metode penelitian mengenai desain penelitian, unit analisis, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, operasionalisasi variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan metode pengumpulan, dan teknik analisis data.
Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan.
Bab V, berisikan kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran.
CONTOH JUDUL PENELITIAN KUALITATEIF, MAKALAH PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN TEKANAN PEKERJAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENIN, analisa motivasi karyawan,skripsi PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN TEKANAN PEKERJAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENIN
Baca selengkapnya......
Saturday, May 22, 2010
Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Pegawai Terhadap Kinerja PegawaiPada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi
Dari hasil penelitian dapat terungkap bahwa pengaruh bersama dari tingkat kemampuan dan motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dengan hasil pengaruh yang relatif tidak terlalu besar (sebesar 54,3 %). Namun secara parsial hasil analisis menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan baik untuk kemampuan kerja dan tingkat motivasi pegawai terhadap kinerja. Oleh karena itu sebaiknya UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan terutama menyangkut peningkatan kemampuan pegawai dan pemberian motivasi dalam bentuk nyata.
Pendahuluan
Kemampuan kerja pegawai berhubungan erat dengan motivasi dan kinerja pegawai, Kopelman (1986) menyatakan bahwa kinerja merupakan fungsi pelengkap dari inovasi dengan kemampuan kerja atau dengan formula Pf (MxA) dimana jika salah satu fungsi produktif, baik inovasi (Motivation) ataupun kemampuan kerja (Ability) itu tidak ada, maka kinerja pegawai akan rendah, jika kemampuan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah atau sebaliknya, maka kinerja pegawai akan rendah pula. Kemampuan dan motivasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan memiliki kinerja organisasi yang berorientasi kepada profit, sehingga kinerja yang baik sangat diperlukan dan berperan pada organisasi yang akan mengalami pertumbuhan lebih baik (Hidayat, 1986). Keith Davis dalam AA. Anwar (2001 : 67) juga menyatakan bahwa pegawai yang memilki kemampuan diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, ia akan mampu mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Oleh sebab itu penempatan pegawai harus sesuai dengan tingkat pendidikan, tingkat keahlian/pengalamannya dan harus sesuai dengan tingkat keterampilannya. Selain itu, kemampuan pegawai akan mudah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan apabila didukung oleh motivasi yang tinggi.
Fakta kinerja di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi masih jauh dari harapan, kemampuan kerja masih rendah, pendidikan pegawai pada umumnya lulusan SMA, dan dahulunya para pegawai masuk tanpa ada seleksi penerimaan pegawai. Padahal di dalam mengantisipasi tuntutan profesionalisme kemapuan kompetensi profesional sumber daya manusia menjadi syarat utama bagi pengembangan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkongan. Dengan latar belakang ini maka penulis melakukan penelitian di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan motivasi kerja pegawai membentuk kinerja UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkong
Selengkapnya DOWNLOAD Baca selengkapnya......
Pendidikan Berbasis Moralitas
Kondisi penegakan hukum yang buruk tersebut sangat terkait erat dengan kualitas aparat penegak hukum sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum, bahkan menjadi salah satu faktor terpenting dalam penegakan hukum. Kualitas aparat penegak hukum secara umum dinilai berbagai kalangan masih sangat buruk karena kurang professional, tidak jujur, mudah disuap, korup, tidak memiliki hati nurani, dan sebagainya yang bersifat negative. Jika ditelusuri pembentukkan watak, kemampuan, dan kepribadian penegak hukum itu, akan sampai pada titik tertentu, yakni pendidikan hukum dimana aparat penegak hukum itu menimba ilmu pengetahuan hukum.
Walaupun kondisi buruk penegakan hukum itu tidak dapat disalahkan semuanya kepada pendidikan hukum, tetapi sedikit banyaknya kualitas penegak hukum yang demikian juga dibentuk oleh pendidikan hukum di fakultas hukum. Untuk itu penting untuk melakukan pengkajian mengenai sejauh mana sistem pendidikan hukum di fakultas hukum memengaruhi kepribadian, watak, dan kemampuan seseorang penegak hukum.
Salah satu jawaban yang dapat diberikan dalam persoalan tersebut yakni bahwa sistem pendidikan hukum di fakultas hukum masih kurang berbasis moralitas yang bertumpu pada agama dan etika. Sebagian isi dari sistem pendidikan hukum yang ada masih sarat dengan aspek secular dan liberal. Kondisi ini dapat dipahami mengingat sistem pendidikan hukum di Indonesia banyak menyerap dan mengadopsi sistem pendidikan hukum barat, terutama Belanda, yang memang sekuler dan liberal sebagai konsekuensi logis dari penjajahan Belanda di Indonesia. Karakteristik hukum yang demikian sesungguhnya sama sekali tidak sesuai dengn kondisi masyarakat Indonesia yang religius, dimana agama menjadi acuan penting dalam menjalani kehidupan, terutama menentukan sikap terhadap lingkungannya.
Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan bagaimana membangun pendidikan hukum yang berbasis moralitas di tanah air. Tujuannya agar proses pendidikan hukum yang berlangsung sejalan dengan nilai-nilai moralitas, serta lulusannya selain menguasai pengetahuan hukum secara teoritis dan profesi, juga memahami kedudukan dan perannya sebagai makhluk yang bermoralitas dengan taat menunaikan ajaran agamanya dan menjauhi larangan-laranganNya.
Pendidikan hukum yang berbasis moralitas mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menganut ide Ketuhanan Yang Maha Esa, baik dalam Pembukaan maupun pasal-pasal. Salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita luhur dan filosofis adalah "bahwa negara Indonesia adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".
Dalam hal pendidikan, UUD 1945 juga telah menentukan bahwa pendidikan sangat erat dengan moralitas. Hal ini dapat dikaji dari rumusan Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan da menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".
Hal ini berarti, negara hendaknya membuka ruang bagi ekspansi yang berbasis moralitas, agama, dan nilai-nilai spiritual ke dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga pendidikan. Pemisahan nilai-nilai profetik-spritual dari urusan duniawi justru memperburuk krisis, penderitaan, ketidakadilan, dan konflik (sumber http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55705:aparat-penegak-hukum-haruslah-bermoralitas&catid=78:umum&Itemid=131)
tag; Analisa Pendidikan Berbasis Moralitas, makalah pengembangan Pendidikan Berbasis Moralitas,sistem Pendidikan Berbasis Moralitas,pelaksanaan Pendidikan Berbasis Moralitas,
Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertania
Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertania ditingkat Rumah Tangga dan Wilayah Pedesaan
Selengkapnya http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/MAKPROP_BNR.pdf
CONTOH PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF
Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan cirri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan.
SELENGKAPNYA CONTOH PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF Baca selengkapnya......
Analisa Kebudayaan Lampung Kini dan Esok
Analisa Kebudayaan Lampung Kini dan Esok ; KEBUDAYAAN memiliki banyak sekali pengertian. Salah satu definisinya sebagai kenyataan yang dilahirkan manusia dengan perbuatan. Kebudayaan tidak saja pada asalnya, tapi juga kelanjutannya bergantung pada perbuatan manusia sebagai manivestasi dan jiwanya (Sidi Gazalba;1961 ).
Dengan kata lain, budaya itu muncul akibat perbuatan atau perilaku dari kejiwaan manusia. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dengan kebudayaannya sendiri-sendiri yang diturunkan oleh nenek moyang suku-suku tersebut. Kebudayaan itu sendiri selalu berkembang menurut zaman di mana manusia itu hidup dan bagaimana interaksi antara manusia itu berlangsung.
Berbicara kebudayaan Lampung tentu tidak terlepas dari sejarah peradaban masyarakat Lampung itu sendiri. Bagaimana masyarakat Lampung tumbuh dan berkembang di suatu wilayah dari Pulau Sumatera Bagian Selatan, bagaimana ia berinterkasi dengan suku bangsa lain. Baik interaksi tersebut berlangsung akibat wilayah hidup yang berdekatan seperti suku-suku yang ada di daratan Sumatera maupun suku bangsa lainnya di seberang lautan yang terdekat seperti Jawa.
Pada setiap suku bangsa ada nilai-nilai maupun norma-norma yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganya. Antara setiap suku bangsa dengan lainnya kerap memiliki norma-norma yang berbeda. Namun perbedaan itu apabila ditelaah, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kebudayaan pada semua suku bangsa menghendaki kehidupan yang harmonis, serasi dengan berpegangan pada pakem yang ada.
Dalam hal inilah, kebudayaan Lampung memiliki peran yang strategis dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Filosofi bahwa yang dimaksud masyarakat Lampung adalah mencakup warga masyarakat yang hidup di wilayah lampung tanpa memandang latar belakang suku bangsa mereka berasal wajib dijunjung tinggi.
Kita wajib bersyukur bahwa pemerintah daerah Lampung dalam rangka upayanya untuk melestarikan kebudayaan Lampung telah memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah mulai tingkat dasar. Harapannya dapat tetap eksis dan dikenal masyarakatnya sendiri di tengah dahsyatnya serbuan bahasa-bahasa asing yang suka maupun tidak harus dihadapi akibat interaksi antar masyarakat dunia semakin intens tanpa dapat dihalangi oleh jarak dan waktu.
Tantangan yang Dihadapi
Menurut penulis, tantangan yang dihadapi masyarakat Lampung akan kebudayaan Lampung sendiri kini dan esok adalah bagaimana kebudayaan Lampung tetap eksis dan menjadi salah satu pakem individu maupun secara sosial di antara pakem-pakem lain. Seperti agama dan perundang-undangan yang berlaku agar kemajemukan masyarakat yang ada di wilayah Lampung dapat bersatu secara sinergis sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat madani.
Beberapa ciri fisik dari kebudayaan Lampung yang harus ada dan tetap muncul sehingga masyarakat Lampung tidak kehilangan jati diri sebagai pewaris dan penerus kebudaan lampung. Pertama, bahasa daerah Lampung. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang memungkinkan sekumpulan individu dapat berinteraksi. Bahasa Lampung merupakan satuan yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Lampung itu sendiri. Sehingga, bahasa Lampung harus dilestarikan baik itu melalui pembelajaran bahasa daerah di pendidikan formal, informal dan nonformal, pagelaran dan pertunjukan seni budaya lampung, komunikasi lisan, maupun tulisan di perkantoran pemerintah pada hari-hari tertentu.
Kedua, rumah adat Lampung yang umumnya berbentuk rumah panggung. Saat ini keberadaan bentuk rumah adat Lampung hanya dapat dilihat di beberapa wilayah. Hal ini tentu perlu dipertahankan agar masyarakat Lampung yang ada tetap mempertahankan bentuk rumah adat mereka yang salah satunya melalui regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini dipandang perlu karena bentuk rumah adat merupakan salah satu ciri fisik dari kebudayaan Lampung yang patut dilestarikan.
Ketiga, upacara-upacara adat (ragom gawi) yang alhamdulillah kini banyak diterapkan dalam masyarakat lampung seperti; upacara pernikahan, pengukuhan gelar adat, dan lain-lain. Keempat, seni dan budaya Lampung seperti musik, seni sastra yang meliputi puisi dan pantun, seni tari, dan pencak silat perlu lebih digiatkan kembali yang kesemua itu merupakan warisan budaya Lampung yang tidak ternilai harganya.
Serbuan budaya asing yang terjadi saat ini akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi menyebabkan seakan-akan dunia hanya berada dalam satu genggaman saja. Yang ini berarti interaksi dan komunikasi antar bangsa menjadi lebih intens karena faktor jarak dan waktu dibelahan dunia mana pun menjadi lebih singkat dan cepat. Sehingga, upaya melestarikan kebudayaan lampung sebagai bagian kekayaan budaya indonesia tidak hilang digerus zaman yang serba instan dan canggih seperti saat ini melainkan kebudayaan Lampung melalui upaya-upaya pelestarian diatas tetap eksis dan tetap menjadi salah satu kebanggaan budaya bagi seluruh bangsa Indonesia. Wallahu a’lam bisshawab. Sumber http://www.radarlampung.co.id/web/opini/14618-kebudayaan-lampung-kini-dan-esok.html
Tag: Makalah Sejarah kebudayaan Lampung, analisa perkembangan budaya lampung, persfektif kebudayaan daerah, kepunahan kebudayaan Lampung, pengaruh globalisasi terhadap budaya lampung, dampak negatif kemajuan teknologi terhadap perkembangan budaya lampung dimasa datang,
Jenis-jenis Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif memiliki 5 jenis penelitian, yaitu:
1. Biografi
Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap turning point moment atau epipani yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri.
2. Fenomenologi
Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (1998:54), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.
3. Grounded theory
Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu . Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari.
4. Etnografi
Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per satu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok.
5. Studi kasus
Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.
Sistematika Penelitian Kualitatif
Judul
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Bab I Pendahuluan
Konteks Penelitian
Fokus Kajian Penelitian
Tujuan Penelitian
Manfaat Penelitian
Bab II Perspektif Teoritis dan Kajian Pustaka
Bab III Metode Penelitian
Pendekatan
Batasan Istilah
Unit Analisis
Deskripsi Setting Penelitian
Pengumpulan Data
Analisis Data
Keabsahan data
Bab IV Hasil dan pembahasan
Bab VI Kesimpulan dan saran
Daftar pustaka
Lampiran
Friday, May 21, 2010
Sejarah Nama Gunung Fujiyama
Info Gua Sejarah Nama Gunung Fujiyama ; Pada jaman dahulu kala hidup sepasang kakek nenek di desa terpencil. Pekerjaan sang kakek adalah sebagai penebang bambu. Pada suatu hari ketika sang kakek akan menebang bambu, ia melihat bambu yang bercahaya seperti emas. Karena penasaran, maka sang kakek memotong bambu tersebut dan ternyata di dalam bambu itu ditemukan anak perempuan yang kira-kira tingginya 9 cm.
Sang kakek kemudian membawa anak perempuan itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kakek memberi tahu nenek dan mereka akhirnya memberi nama anak itu Kaguya. Setelah merawat Kaguya, setiap kakek pergi ke gunung untuk menebang bambu, di dalam bambu tersebut pasti ditemukan emas. Kehidupan merekapun menjadi makmur berkat Kaguya.
Tak terasa putri Kaguya tumbuh menjadi sosok putri yang sangat cantik sampai kecantikannya itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Banyak orang-orang dari kalangan berada sampai pajabat kerajaan ingin mempersunting putri Kaguya, tetapi entah mengapa putri Kaguya menolak lamaran mereka. Putri Kaguya memikirkan cara untuk menolak lamaran mereka dengan menyuruh membawa barang-barang yang mustahil adanya. Siapa yang berhasil membawa barang-barang yang diinginkan sang putri, maka dia akan menerima lamaran salah satu dari mereka. Barang-barang tersebut diantaranya adalah mangkuk suci sang Buddha, kalung yang terbuat dari bola mata naga, kipas bercahaya dan lain-lain. Para lelaki itu datang dengan membawa barang yang diminta, namun semua barang yang dibawa itu palsu karena barang yang diminta putri Kaguya tersebut mustahil ditemukan di bumi ini.
Malam bulan purnamapun akan segera datang. Sambil memandang bulan, putri Kaguya menangis dalam kesedihan. Kakek dan nenek merasa khawatir kenapa putri kesayangannya merasa sedih. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus, putri Kaguya menyampaikan perasaannya kapada kakek dan nenek. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia berasal dari bulan dan harus kembali ke bulan saat bulan purnama tiba. Putri Kaguya sedih karena harus meninggalkan kakek dan nenek yang dicintainya. Karena tidak mau kehilangan putri Kaguya, maka kakek dan nenek berusaha mempertahankan putri Kaguya saat sang putri dijemput oleh utusan bulan untuk kembali ke bulan. Namun usahanya itu sia-sia. Akhirnya putri Kaguya pergi menuju bulan.
Sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih, putri Kaguya memberi Fushi no kusuri (Obat hidup kekal) kepada kakek dan nenek yang selama ini merawatnya. Sayangnya, kakek membakar obat itu karena ia merasa meskipun bisa hidup abadi dengan meminum obat itu, tanpa ada Kaguya di sisi mereka apalah artinya. Kakek membakar obat itu di atas puncak gunung tertinggi di Jepang. Gunung tempat sang kakek membakar obat itu kemudian diberi nama Fushi no yama (gunung abadi), dan gunung itu sekarang dikenal dengan nama Fujiyama.
Gunung Fuji adalah gunung keabadian atau orang Jepang menyebutnya Fuji san (san berarti gunung, khusus untuk menyebut gunung Fuji) merupakan gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Prefektur Shizuoka dan Yamanashi. Ketinggian gunung Fuji adalah 3.776 M. Gunung ini adalah simbol bagi negara Jepang selain bunga sakura. http://erabaru.net/sejarah/56-sejarah/11391-asal-usul-nama-gunung-fujiyama
