Analisa Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan 2010-2014

Analisa Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan 2010-2014 : pelaksanaan dari Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 yang telah dibuat pemerintah harus dilakukan secara mengikat. Indonesia memiliki kebijakan umum pangan yang cukup lengkap seperti KUKP 2010-2014, tetapi lemah dalam implementasi, karena tidak mengikat, seharusnya KUKP yang dinilai memiliki konsep desain yang bagus itu harus bisa mengikat agar benar-benar dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dan juga seluruh kalangan masyarakat.

Bila KUKP tidak diterapkan secara mengikat maka tidak akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan. penerapan KUKP yang tidak mengikat itu juga diperparah dengan penerapan kebijakan yang justru memihak kepada investasi pertanian skala luas seperti program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

program yang lebih berpihak kepada investasi skala besar dapat menimbulkan permasalahan seperti konflik dengan warga lokal atau setempat serta berpotensi mengakibatkan proses peminggiran terhadap kaum nelayan dan petani kecil. keberpihakan kepada investasi skala besar juga diindikasikan terjadi pada perkebunan kelapa sawit.

Dukungan besar terhadap industri sawit, tidak diterima oleh petani padi yang berada di sekitar perkebunan sawit, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan mencapai 440 ribu hektare per tahun juga mengakibatkan berubahnya lahan yang biasa untuk pangan masyarakat menjadi lahan sawit.

Sebagai Contoh, sejumlah daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang sejak zaman kolonial Belanda ditata sebagai lahan pangan rakyat kini telah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik mengatakan, arah kebijakan ketahanan pangan juga terjadi di sektor perikanan, Search, Cont0h Makalah Pertanian, Skripsi Pertania,

Baca Juga